KEMENTERIAN AGAMA
UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
MADRASAH ALIYAH SABILUL ULUM
KURIKULUM 2006
TAHUN PELAJARAN 20 / 20
Mata
Pelajaran : PKn Hari
/ Tanggal :
Kelas
/ Program : XII / IPA-IPS-BHS Waktu :
Perhatian : 1. Kerjakan semua jawaban pada lembar jawaban
yang tersedia.
2. Gunakan waktu yang tersedia degnan
sebaik-baiknya
3. Tidak diperkankan menanyakan jawaban kepada
siapapun.
I. Pilihlah
satu jawaan di antara a, b, c, d atau e dengan memberi tanda silang (X) pada
lembar jawaban yang tersedia sesuai dengan pertanyaan!
1. Bangsa
adalah sekelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki persamaan senasib,
latar belakang sejarah dan cita-cita yang sama.
Pernyataan tersebut merupakan pendapat dari....
a. Otto
Beuer d. Hans Kohn
b. F.Rizel e. Jacobsen dan Lifman
c. Ernest
Renan
2. Unsur konstitusi berdirinya suatu bangsa
secara Yuridis sebagai pengakuan dari bangsa lain....
a. secara
de facto d. 17 Agustus 1945
b. 18
Agustus 1945 e. Pemerintah yang berdaulat
c. secara
de jure
3. Unsur deklaratif yang harus dipenuhi dalam
pembentukan negara adalah ....
a. Wilayah d. Pengakuan dari negara lain
b. Rakyat e. Tujuan Negara
c. Pemerintahan
yang berdaulat
4. Untuk mencapai konsep masyarakat madani
dengan manusia yang bersumber daya tinggi, harus dimulai dengan konsep manusia
yang benar yaitu ....
a. Manusia
sebagai pelaku dalam kehidupan
b. Manusia
sebagai makhluk individu yang baik
c. Manusia
sebagai makhluk organis ciptaan Tuhan
d. Manusia
sebagai insan yang berakal budi
e. Manusia
sebagai insan pribadi
5. Berkaitan dengan cita-cita bangsa menuju
masyarakat madani, sebenarnya demokrasi pancasila sudah searah dan sejalan
dengan hal-hal berikut, kecuali ....
a. Demokrasi
d. Peradilan yang bebas tidak memihak
b. Rukun
dan damai e. Terbuka dan transparan
c. Sejahtera,
makmur, aman dan damai
6. Di bawah ini merupakan pengertian dari
sistem pemerintahan adalah ....
a. Gabungan
dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah
b. Perangkat
unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas
c. Suatu
siswa yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan suatu negara
d. Segala
urusan yang dilakukan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan
e. Cara
pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan
7. Pengertian pemerintahan dalam arti luas
adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh ... dalam rangka mencapai
tujuan pengyelenggaraan negara.
a. badan
legislatif, ekskutif dan yudikatif
b. badan
ekskutif beserta jajarannya
c. presiden,
wakil presiden dan para menterinya
d. badan
legislatif dan ekskutif
e. presiden
dan wakil presiden
8. Bentuk pemerintahan klasik :
1. Monarki
2. Tirani
3. Aristokrasi
4. Oligarki
5. Palitea
6. Anarki
7. Demokrasi
Pernyataan tersebut di atas adalah bentuk
pemerintahan yang dikemukan oleh ....
a. Aristotele
d. Leon Duguit
b. Plato
e. Utrecht
c. Polibios
9. Negara yang menggunakan sistem pemerintahan
parlementer pertama kali di dunia (mother of parlement) adalah ....
a. Inggris
d. Italia
b. Amerika
Serikat e. Jepang
c. Singapura
10. Perhatikan nama-nama Negara di bawah ini!
1. India
2. Inggris
3. Jepara
4. Malaysia
5. Philiphina
6. Indonesia
7. Amerika
Serikat
Negara yang menerapkan sistim pemerintahan
presidensial pada data tersebut di atas ditunjukkan pada nomor ....
a. 1,
2 dan 5 d. 5, 6 dan 7
b. 1,
3 dan 6 e. 4, 6 dan 7
c. 4,
5 dan 6
11. Pengertian sistem secara umum adalah ....
a. Seperangkat
gagasan, keyakinan yang dianggap sebagai suatu kebenaran
b. Seperangkat
aturan sebagai landasan mencapai tujuan
c. Seperangkat
unsur yang saling berdiri sendiri, tidak terintegrasi
d. Suatu
keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional
dan saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan
e. Suatu
tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja
saling bergantung dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi
pemerintahan
12. Sistem merupakan sekelompok bagian (alat dan
sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, pengertian
tersebut dikemukakan oleh ....
a. Rusadi
Kantaprawira d. Pramuji
b. W.J.S
Poerwadarmitna e. Prajudi
c. Kamus
Besar Bahasa Indonesia
13. Susunan yang teratur dari pandangan, teori
atau asas tentang pemerintahan negara disebut ....
a. sistem
d. Sistem presidensial
b. pemerintahan e. sistem parlementer
c. sistem
pemerintahan
14. Bentuk pemerintahan monarki parlementer adalah
....
a. Kekuasaan
raja mutlak sehingga bisa bertindak sewenang-wenang
b. Kekuasaan
legislatif, ekskutif dan yudikatif sepenuhnya ada di tangan raja
c. Raja
dibantu oleh perdana menteri dalam melaksanakan pemerintahannya
d. Kekuasaan
raja dibatasi undang-undang atau konstitusi sehingga tidak bisa berbuat
sewenang-wenang
e. Raja
hanya sebagai lambang kekuasaan negara dan pemerintahan di tangan perdana
menteri
15. Bagan Teori Polybios :
Berdasarkan bagan di atas bentuk
pemerintahan demokrasi ditunjukkan pada nomor ....
a. 1. d. 4
b. 2 e. 5
c. 3
16. Di bawah ini merupakan pokok-pokok sistem
pemerintahan Amerika Serikat adalah.....
a. presiden
hanya sebagai simbol.
b. kekuasaan
pemerintah terdapat pada kabinet.
c. sistem
kepartaian menganut sistem multipartai.
d. kabinet
bertanggung jawab pada parlemen.
e. kekuasaan
legislatif berada pada parlemen yang disebut konggres.
17. Ciri-ciri pemerintahan presidensial menurut
Prof.Dr. Jimly Ashiddiqie adalah....
a. kabinet
dibentuk dan bertanggung jawab kepada presiden.
b. kabinet
dibentuk sebagai satu kesatuan dengan bertanggung jawab kolektif di bawah
menteri.
c. kabinet
mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum periode bekerja
berakhir.
d. setiap
anggota kabinet adalah anggota parlemen yang terpilih.
e. Adanya
pemisahan yang tegas antara kepala negara dan kepala pemerintahan.
18. Bentuk pemerintahan negara yang dipimpin oleh
seseorang dan diperoleh melalui pemilihan disebut....
a. monarki d. Aristrokasi
b. republik e. demokrasi
c. tirani
19. Negara yang terbentuk melalui proses
pencaplokan atau penguasaan negara Inggris antara lain:
a. Australia
dan India d. India dan Pakistan
b. Selandia
Baru dan Kamerun e. Pakistan dan Australia
c. Australia
dan Kamerun
20. Dasar hukum presiden RI memegang kekuasaan
pemerintahan terdapat dalam UUD 1945 yaitu....
a. pasal
4 ayat 1 d. Pasal 5 ayat 2
b. pasal
4 ayat 2 e. pasal 7
c. pasal
5 ayat 1
21. Budaya politik dimana masyarakat sangat aktif
dalam kehidupan politik disebut....
a. budaya
politik partisipasi d. Budaya politik parokial
b. budaya
politik kaula e. budaya bangsa
c. budaya
politik campuran
22. Partai politik yang ingin mempertahankan
kekuasaan disebut....
a. partai
oposisi d. Partai reaksioner
b. partai
progresif e. partai radikal
c. partai
konservatif
23. Di bawah ini merupakan salah satu pencerminan
sikap demokrasi yaitu....
a. mengkritik
pendapat orang lain d. Menghormati pendapat orang lain
b. mempelajari
pendapat orang lain e. menolak pendapat orang lain
c. menerima
pendapat orang lain
24. Menurut pendapat dari Notonegoro, keadilan
legalitas adalah....
a. keadilan
kodrat alam d. Keadilan Tuhan
b. keadilan
hukum e. keadilan komulatif
c. keadilan
negara
25. Penyelenggaraan negara harus dapat
mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan
selektif. Hal ini berarti
penyelenggaraan negara berdasar atas asas....
a. kepastian
hukum d. proporsional
b. tertib
penyelenggaraan negara e. kepentingan umum
c. keterbukaan
26. Keterbukaan bukan berarti mengubah nilai-nilai
dasar Pancasila melainkan mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret agar
berkemampuan untuk....
a. memecahkan
masalah-masalah baru d. tidak hanya dalam pengaruh globalisasi
b. menerima
hal-hal baru e. sejajar dengan bangsa lain di dunia
c. menolak
pengaruh negatif
27. Sebagai ideologi terbuka mengandung makna
bahwa nilai-nilai dasar Pancasila....
a. dapat
diubah menyesuaikan perkembangan jaman dan masyarakat Indonesia.
b. dapat
dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan
perkembangan jaman.
c. dapat
diganti dengan nilai dasar lain sesuai perkembangan masyarakat Indonesia.
d. dapat
dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari.
e. dapat
dijabarkan dalam bentuk peraturan menyesuaikan perkembangan masyarakat.
28. Nilai-nilai dasar Pancasila akan dijabarkan
lebih lanjut menjadi nilai instrumental dan praktis yang lebih bersifat
fleksibel dalam bentuk....
a. peraturan
perundang-undangan
b. perbuatan
dalam kehidupan nyata
c. sikap,
tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari.
d. norma-norma
yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa & bernegara
e. keteladanan
para pejabat negara.
29. Bahwa nilai-nilai dasar di dalam suatu
idiologi bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup dalam masyarakat yang
tertanam dan berakar di dalam masyarakat, terutama pada waktu idiologi itu
lahir. Menurut Dr. Alfian, pernyataan
tersebut merupakan dimensi....
a. realitas d. Idiologis
b. idialisme e. sosialitas
c. fleksibilitas
30. Konstitusi yang berlaku di Indonesia pada
periode 17 Agustus 1945 – 5 Juli 1959 adalah....
a. UUD
1945 d. UUD 1950
b. konstitusi
RIS e. UUD amandemen
c. UUD
RIS
31. Negara Indonesia adalah Negara kesatuan dengan
bentuk pemerintah Republik, hal tersebut terdapat pada pasal....
a. pasal
1 ayat 1 UUD 1945 d. Pasal 2 ayat 1 UUD 1945
b. pasal
1 ayat 2 UUD 1945 e. pasal 2 ayat 2 UUD 1945
c. pasal
1 ayat 3 UUD 1945
32. Yang menjadi landasan konstitusional dalam
pembangunan nasional adalah....
a. Pancasila d. Kepres
b. UUD
1945 e. Peraturan Pemerintah
c. Undang-Undang
33. Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa
yang melaksanakan kegiatan. Jurnalistik meliputi: mencari, memiliki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar
serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media
cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia, marupakan
pengertian pers menurut ....
a. Poerwadarminto
d. PWI (persatuan wartawan Indonesia)
b. ensiklopedia
pers Indonesia e. Kamus Besar Bahasa Indonesia
c. UU
no. 40 tahun 1999
34. Lembaga yang mempunyai tugas untuk
mengembangkan pelaksanaan HAM di Indonesia adalah ....
a. Departemen
sosial d. KPAI
b. Depkum
dan HAM e. LSM
c. Komnas
HAM
35. Landasan pelaksanaan hak asasi manusia yang
dikenal dengan istilah HAM, di Indonesia diatur dalam ....
a. pasal
27 ayat 1 UUD 1945 d. UU no. 25 tahun 1999
b. pasal
28 UUD 1945 e. pembukaan UUD 1945 alenia 04
c. UU
no. 39 tahun 1999
36. Hak asasi manusia sedunia yang dikenal dengan
istilah, the universal declaration of human rights di sahkan di PBB New York
Amerika Serikat pada .....
a. 10-12-1948
d. 13-12-1948
b. 11-12-1948
e. 14-12-1948
c. 12-12-1948
37. Perangkat-perangkat perwakilan diplomatik
1. Garzant
2. Ambasador
3. Minister
resident
4. Attache
5. Charge
de affaires
Berdasarkan pernyataan tersebut di atas,
urutan tingkatan perwakilan diplomatik menurut kongres Wina Tahun 1815 dan
Kongres AUX La Chapella di tunjukkan pada nomor ...
a. 1,
2, 3, 4 dan 5 d. 2, 1, 3, 5 dan 4
b. 5,
3, 1, 2 dan 4 e. 4, 3, 1, 5 dan 2
c. 2,
1, 4, 3 dan 5
38. Pernyataan yang benar tentang perwakilan
diplomatik dan konselur adalah ....
Perwakilan
Diplomatik
|
Perwakilan
Konselur
|
a.
Melakukan hubungan dengan pejabat
tingkat pusat
|
Melakukan
hubungan dengan pejabat tingkat daerah
|
b.
Berhak mengadakan hubungan yang
bersifat politik dan non politik
|
Berhak
mengadakan hubungan yang bersifat politik
|
c. Dalam
satu negara bisa terdapat lebih dari satu perwakilan diplomatik
|
Dalam satu
negara terdapat satu perwakilan konsuler
|
d. Tidak
memiliki hak ekstrateritorial
|
Memiliki hak
ekstrateritorial
|
e. Tunduk pada
pelaksanaan pelaksanaan peradilan
|
Tidak tunduk
pada pelaksanaan kekuasaan peradilan.
|
39. Fungsi utama Pancasila dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara adalah sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
Sebagai dasar negara pancasila ....
a. menjadi
sumber segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
b. memberi
petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam
masyarakat Indonesia yang beraneka ragam.
c. digunakan
untuk mengatur terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
d. digunakan
untuk mengatur dalam pelaksanaan kehidupan pemerintahan Indonesia.
e. mempersatukan
bangsa, memelihara dan mengerahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
40. Badan khusus yang berada di bawah kerjasama
dewan ekonomi dan sosial dengan majlis umum yang menangani masalah makanan
dunia adalah ...
a. WFC
(World Food Council)
b. UNSF
(United Nations Special Fund)
c. UNFA
(United Nations Fund For Bobulation Activities)
d. UNEP
(United Nations Environment Programe)
e. UNU
(United Nations University)
II. Soal Essay
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah
ini dengan benar!
1. Apa kepanjangan dari UNDP dan bagaimana
perannya di pemerintah?
2. Sebutkan tata urutan perundang-undangan RI,
menurut UU no. 10 Tahun 2004 pada Pasal 7 ayat 1?
3. Sebutkan ciri-ciri sistem pemerintahan
presidensial!
4. Bandingkan antara sistem pemerintahan negara
Indonesia dengan negara Amerika Serikat!
5. Sebutkan ciri-ciri Pemerintahan yang baik
menurut PP.No. 101 tahun 2000!
Selamat
Mengerjakan
KUNCI JAWABAN
I. PILIHAN
GANDA
1
|
C
|
11
|
D
|
21
|
A
|
31
|
A
|
2
|
B
|
12
|
B
|
22
|
C
|
32
|
B
|
3
|
D
|
13
|
C
|
23
|
D
|
33
|
C
|
4
|
C
|
14
|
E
|
24
|
B
|
34
|
C
|
5
|
D
|
15
|
E
|
25
|
E
|
35
|
C
|
6
|
E
|
16
|
E
|
26
|
A
|
36
|
A
|
7
|
A
|
17
|
A
|
27
|
B
|
37
|
D
|
8
|
A
|
18
|
B
|
28
|
D
|
38
|
A
|
9
|
A
|
19
|
A
|
29
|
A
|
39
|
A
|
10
|
D
|
20
|
A
|
30
|
D
|
40
|
B
|
II. SOAL ESSAY
1. UNDP : United Nations Development program yaitu
pemerintah yang mampu menciptakan hubungan yang sinergis antara negara sektor
swasta dan masyarakat.
2. Yaitu
: 1. UUD 1945
2. Undang-undang
3. Peraturan pemerintah
4. Peraturan presiden
5. Peraturan daerah (Perda)
3. Ciri-ciri
pemerintahan presidensial
Adalah : 1. Penyelenggaraan
negara berada di tangan presiden
2. Presiden sebagai kepala negara dan kepada
pemerintahan
3. Kabinet dibentuk oleh presiden
4. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada
parlemen karena presiden dipilih oleh rakyat.
4. Yaitu
Negara Indonesia menerapkan pembagian
kekuasaan (distribution of power)
Negara Amerika Serikat
merupakan pemisahan kekuasaan (sparation of power).
5. Ciri-ciri
pemerintahan yang baik menurut PP. No. 101 tahun 2000 yaitu .....
1. Profesionalisme
2. Akuntabilitas
3. Transparansi
4. Pelayanan
prima
5. Demokrasi
6. Efektifitas
7. Efisiensi
8. Supremasi
hukum
Tidak ada komentar:
Posting Komentar